uuplh. ANALISIS PERBEDAAN UUPLH dan UUPPLH UU no 23 Tahun 1997 dengan UU no 32 Tahun 2009 Disusun untuk Memenuhi Nilai UKD III Hukum Lingkungan Disusun oleh : KHARISMA RATUPRIMA SEMADARIA E0008052 KELAS B Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009 Indonesia merupakan rumah dari hutan hujan. uuplh

a. Kebijakan memang ada yang berubah, tekhnis sebagian ada yang berubah, dan untuk prosedur memang banyak berubah menjadi lebih sederhana,'' kata Asep dalam. Dengan berlakunya. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1. keselamatan dan kesehatan kerja; b. Kertas Kebijakan “Urgensi Implementasi Pasal 66 UUPLH No. 1. Undang-undang sapu jagat ini mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-undang. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenaiPasal 69 UU PPLH, terdiri dari dua ayat, berisi sejumlah larangan kepada setiap orang yang berkaitan dengan lingkungan. 30: September 2005. Pada pasal 21 yang tercantum dalam Bab III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 322. Dengan adanya perubahan dalam UU Cipta Kerja, maka kini Amdal. Isi UUPLH saat ini (UU No 23/1997) lebih menitik beratkan pada isu pencemaran lingkungan hidup (brown issue), sedangkan pengelolaan sumberdaya alam meskipun telah diatur dalam berbagai Undang-undang, namun terbatas pada masing-masing komoditas (hutan, tambang, perkebunan), sedangkan implikasi terhadap dampak. Siti Sundari Rangkuti et al. Pelaku jika terbukti bersalah dapat diganjar hukuman penjara paling lama tiga tahun dan denda paling tinggi Rp 3 miliar. Panggil : 346. Seridaknya, ada empat alasan mengapa UUPLH 1997 perlu untuk digantikan oleh Undang-Undang yang baru. Pengertian DPLH. UUPLH ini hanya mengatur tentang pengelolaan lingkungan saja tanpa mengatur lebih jauh mengenai perlindungan lingkungan bagi masyarakat ataupun lingkungan itu sendiri. Perbedaan. ; Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau. Penerapan azas ultimum remedium dan primum remedium, terdapat pada Undang Undang Nomor 4 tahun 1982 atau UULH, Undang Undang Nomor. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUPLH yang berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. 11 Tahun 1967 yang sentralistik serta keinginan pemerintah untuk konsisten dengan UUD 1945 pasal 33. Paksaan Pemerintah;Dari 79 UU itu, salah satu UU yang terdampak yakni UU No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Termasuk sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 31 UUPLH, secara terminologis penyebutan ADR adalah Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan bukan. Upaya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) nampak pada hal-hal sebagai berikut: a) Adanya penguatan instrumen pengendalian dan pencegahan terhadap. 2, Agustus (2021), 257-276 258 PENDAHULUAN Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU-CK)pengundangan UUPLH ini maka Undang-Undang No. Walaupun demikian, disamping mempunyai hak, menurut Pasal 6 Ayat. Bali, Kp. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN. Penegakan hukum administrasi seyogyanya dioperasionalkan semenjak suat u usaha atau kegiatan mulai memajukan izin usahanya. UUPLH Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia oleh Prof. Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof Hariadi Kartodihardjo menilai RUU Cipta Kerja ini melemahkan perlindungan lingkungan hidup seperti diatur UU No. hidup. Asas pencemar membayar yang memiliki fungsi mengesahkan, seharusnya tidak dirumuskan dalam bagian penjelasan pasal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian. means. 3699. A. 68, TLN NO. 308 kasus pencemaran lingkungan hidup untuk diproses di pengadilan. ASPEK HUKUM PERMINYAKAN DAN BIOREMEDIASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT ATAS HAK MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT 38 UUPLH). 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kerena belum adanya peraturan perundangan seperti yang telah disyaratkan oleh pasal 15 UUPLH ataau pasal 14 UUPLH 1997, maka sementara menunggu tersusunya pengaturan hukum yang bersifat terpadu dan interdapertemental (oleh pemerintah pusat/ lembaga-lembaga tingkat pusat), da beberapa pengaturan yang bersifat sektoral/ departemental sehubung. . ”. Yang tertuang dalam Pasal 60 dan Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:Keywords Deradikalisasi, BNPT, Terorisme, UU Terorisme Jaminan, Obyek Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Kata Kunci: factor kehendak, penafsiran, hokum perjanjian, pemahaman. Sebagimana bunyi pasal 108 bahwa “ Setiap orang yang. Adapun unsur-unsur “perusakan lingkungan hidup”, sebagaimana terkandung dalam Pasal 1. Pengaturan ketentuan pidana UUPLH yang tedapat pada Pasal 41 sampai Pasal 48. Kebakaran Hutan dan Lahan menjadi masalah rutin setiap puncak musim kemarau tiba, memberikan tantangan serius setiap tahunnya, terutama di Kalimantan. environesia. masuknya atau dimasukkannya. Maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). 2 Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan. Larangan serupa berlaku untuk pembuangan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut UUPLH. penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup; 3. Sedangkan UUPLH tidak secara tegas memberikan definisi apa yang dimaksud dengan hukum lingkung. Lamintang, dalam bukunya Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. Sejarah Singkat Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia. Kecelakaan lalu lintas, mediasi penal Media Elektronik Pembatalan Perjanjian, Akta Perjanjian, Ikatan Jual Beli, Jual Beli Tanah Kavling, Tinjauan Yuridis Putusan. dengan mekanisme yang cukup jelas dia-komodir Pasal 19 dan Pasal 20 UUPLH. Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup/UUPLH) (filosofinya bertumpu pada “pengelolaan”). Pasal 37 Ayat (1) Menteri, gubernur, atau. Menurut Prof. UU sapu jagat ini telah berlaku sejak di undangkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 186. 64 Quiz Materi Hukum Dagang dan Kepailitan Beserta Jawaban. pelaksanaan dari hak gugat yang diakui UUPLH. 32 telah disahkan pada bulan Oktober 2009. Kedua, Penulis akan menjelaskan fungsi, tujuan dan manfaat AMDAL, ketiga, penulis akan menguraikan apa-apa saja Komponen AMDAL mulai dari Kerangka AcuanMenurut penjelasan UULH, istilah “lingkungan hidup” dan “lingkungan” dipakai dalam pengertian yang sama. Perumusan tindak pidana pencemaran dan atau kerusakan lingkungan berdasarkan UUPPLH, tidak lagi abstrak dan luas sebagaimana diatur dalam UUPLH, karena UUPPLH telah memberikan kata kunci bagi tindak pidana dan atau kerusakan lingkungan, yaitu: “melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan” atau. Sebagai aturan dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka UU No. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidupAkan tetapi MajelisHakim mengarahkan pada pencemaran lingkungan hidup denganmenggunakan Pasal 1 ayat (14) UU PPLH, sehingga Majelis Hakim tidakmemeriksa perkara dengan benar, sekali lagi gugatan Penggugat adalahpenimbunan yang berdasarkan Pasal 88 UUPLH dan KKMA 36/2013 tidakada kewajiban pembuktian akibat. 32 Tahun 2009). Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi. Dalam UUPLH diatur juga pendekatan lain, yaitu diberikan kesempatan menyelesaikan sengketa lingkungan di luar pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam padal 30 UUPLH yakni: (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berasaskan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa; (2. 46/2017 juga mengikutsertakan pihak ketiga yaitu peusahaan asuransi. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) No. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. 68 dan TLNRI No. Sumber Daya Alam Hayati. 23. Kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan diundangkannya undang-undang lingkungan hidup tersebut merupakan tanggapan (response) pemerintah dan bangsa Indonesia terhadap hasil United Conference on The Human Environment. Pengaturan itu ialah pengaturan dalam hukum materiil dalam prosedur beracaranya undang-undang lingkungan menunjuk hukum acara perdata yang berlaku yaitu hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBg. Wahyu menjelaskan KMA No. STUDI KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF FIQH AL-BI’AHSkripsi Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratanSee Full PDFDownload PDF. 1. Bagaimana halnya, jika sanksi administrasi telah dijatuhkan pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPLH) atau sebelum berlakunya UUPPLH namun penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi sanksi administrasi tersebut. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. UU Nomor 11 Tahun 2020. 32 Tahun 2009 (UUPLH) UUPPLH merupakan refisi sekaligus penyempurnaan dari UU No. Dengan demikian UULH atau UUPLH atau UUPPLH disebut sebagai “umbrella acr” atau “umbrella provision. Jenis/Bentuk Peraturan: UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 32: Tahun: 2009: Tentang: PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850) dipandang perlu diganti; Mengingat : Pasal 5 ayat (1). Kemudian, diganti lagi dan yang sekarang menjadi landasan hukum Hukum Lingkungan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang. Hak dan kewajiban dilakukan secara terus-menerus tanpa besar sebelah sehingga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan di. (satu) minggu; atau. Selain itu, tujuan lain dari restorative justice adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. b) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. Lalu, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola. Undang-Undang No. 1997 No. Pada waktu berlakunya UUPLH baku mutu lingkungan dasar hukumnya tertuang dalam Pasal 14 UUPLH: (1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan criteria baku kerusakan lingkungan. BAB I PENDAHULUAN A. (Pasal 1 anqka 12 UUPLH) Pencemaran lingkungan hidup adalah. PENGENDALIAN 6. SISTEM INFORMASI 8. undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan rahmat tuhan yang maha esaUU Nomor 32 Tahun 2009 adalah UU yang menuruti perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,. Regulasi ini bukanlah hal yang baru, karena cukup banyak peraturan hukum yang dapat dikelompokkan ke dalam apa yang dinamakan Hukum Lingkungan, yang tersebar dalam berbagai peraturan. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3. ”. Proses hukum. 14 Tampaknya, dalam memberikan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa ini, UUPLH tidak konsisten. UUPPLH hanya memberikan definisi tentang lingkungan, yaitu “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan 41Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. UUPLH beserta turunannya, terlalu prosedural dalam menjerat pelaku pencemaran. lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk. V. Untuk itu Pasal 9 ayat (2) UUPLH lebih lanjut menegaskan bahwa "Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan. PERAN MASYARAKAT 11. (UUPLH 1997) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Menurut Sukanda Husin (2009: 122) delik materil dan delik formil dapat didefensikan sebagai berikut: Dellik materil (generic crime) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. --- akan tetapi penerapan Pasal 100. 186 Dalam Penjelasan Pasal demi Pasal UUPPLH disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang. Menurutnya dengan prosedur amdal yang eksisting dan. 32 Tahun 2009 tersebut, diperkenalkan instrumen baru yang tidak terdapat dalam UUPLH sebelumnya, yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang wajib dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk. HUKUM PENATAAN RUANG DAN PENATAGUNAAN TANAH DALAM KONTEKS UUPA-UUPR-UUPLH . Prinsip utama dalam keadilan restorative adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik. 270-271- 6 Lihat lebih lanjut Undang-Undang Lingkungn Hidup Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-UndangSebagaimana Pasal 41 UUPLH di atas, dalam Pasal 42 UUPLH jugatidak dibedakan ancaman pidana pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup. Dalam masyarakat pedesaan, masih banyak lahan milik masyarakat (perorangan) yang luasnya diatas 2 (dua) hektar. UUPLH beserta turunannya, terlalu prosedural dalam menjerat pelaku pencemaran. Hak gugat masyarakat dalam bentuk class actions (Pasal 91 UUPLH 2009) 3. jas mulia luwu utara)UUPLH memberikan ancaman hukuman kepada korporasi atau organisasi lain dengan denda yang diperberat sepertiga dari denda maksimal yang diatur. 23 Tahun 1997 dinyatakan msh tetap berlaku • sepanjang tdk berttgan atau blm diganti dg perat yg br • berdsrkan UU in (Ps 124 UUPLH) • Ciri-ciri UUPLH • 1. 23, LN. 2015 Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan… 247 Pada bagian “Umum” angka 6 Penjelasan UU dijelaskan, penegakan hukum tindak. Untuk mengurangi kerusakan lingkungan, pemerintah membuat upaya yang disebut PPLH. Pertimbangan digantikannya UULH oleh UUPLH adalah pada butir d konsiderans UUPLH, yaitu bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat. Hak gugat individual (Pasal 84 ayat (1) UUPLH 2009) 2. Sejak disusun hingga disetujuinya pada Rapat Paripurna DPR RI 5 Oktober lalu, UU Cipta Kerja banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satu kelemahan pokok Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPLH) adalah dalam hal proses hukum pencemaran dan perusakan lingkungan. Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam Pasal 34 ayat (1) UUPLH jo. com pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1. (2) Untuk melindungi keselamatan. ” Fungsi dari UULH dan UULPH/UUPPLH tersebut harus mampu menjadi dasar dan landasan bagi pembentukan peraturan perundang undangan tentang lingkungan hidup, di samping secara khusus memberikan arah serta ciri cirinya terhadap semua jenis. b. “Kalau mau dihilangkan izin lingkungan, itu bahaya sebenarnya,” ujar Andi Akmal. Dalam acara "Seminar Hukum Online Peraturan Pelaksana UU Minerba", Direktur. manusia danperilakunyayang mem- komponen lain ke dalam lingkungan. Beberapa bukti nyata seperti bencana-bencana alam yang berkaitan erat dengan kondisi lingkungan semakin sering terjadi. lingkungan UUPLH perlu diperbarui. 2, September 2017- Februari 2018, hlm. Didalam suatu proses membandingkan tentunya akan ditemukan perbedaan antara keduanya, dan dalam hal ini, saya (penulis) mencoba membandingkan antara UUPLH dengan UUPPLH dengan menelaah lebih lanjut perbedaan dalam pasal-pasalnya. 23 tahun 1997 ini secara substansi memang begitu multi tafsir sehingga mempengaruhi upaya penegakan hukum lingkungan. Seridaknya, ada empat alasan mengapa UUPLH 1997 perlu untuk digantikan oleh Undang-Undang yang baru. PEMANFAATAN 5. Pasal 41 UUPLH (1) Barangsiapa yang secaramelawan. Pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan berkeadilan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang, maka perlu dilakukan perlindungan dan. . participation) UUPLH memungkinkan pihak III yang berkepentingan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintah. Telah Dibaca : 1. Golberg,1992:30). manusia danperilakunyayang mem- komponen lain ke dalam lingkungan. 50-69. UUPLH dan PP No. Segara, Kota Bengkulu. Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik FormilPasal 6 ayat (2) UUPLH menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan, berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. 11. Penggunaan perizinan sebagai sarana pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan telah ditegaskan dalam Pasal 36 UUPLH atau dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal. 164 10 Ibid, hal. 6 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang sel. Hak atas Perlindungan Hukum Hak ini dipandang sangat penting dalam upaya pemenuhan hak-hak lain dalam pengelolaan lingkungan hidup. UUPLH sebagaimana halnya dengan UULH juga mengatur mengenai “ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup” sehingga fungsinya juga sebagai umbrella act/provision bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundang. Salah satu kelemahan pokok Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPLH) adalah dalam hal proses hukum pencemaran dan perusakan lingkungan. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada #TulisanARA Edisi 1 ini, berikut adalah 10 poin penting perubahan PT dalam Undang Undang Cipta Kerja (“UUCK”) dan aspek pajaknya: 1. hukum pidana dalam UUPLH diatur dalam Pasal 41 dan 42 yang merupakan delik materil dan Pasal 43 dan 44 UUPLH yang merupakan delik formil. a) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan alternatif ini menurut UUPLH dinamakan penyelesaian ssengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Merujuk PP No. Dalam UUPLH dasar hukum gugatan lingkungan terdapat dalam Pasal 34 yaitu : Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi. PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP Yang pertama muncul di Indonesia: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.